Saat ingin menjalankan bisnis bersama rekan, memilih bentuk usaha yang tepat menjadi langkah penting. Sebagian orang membutuhkan wadah kerja sama untuk menjalankan profesi bersama, sedangkan yang lain ingin membangun usaha dengan nama dan pengelolaan bersama. Dua bentuk yang sering dipertimbangkan adalah persekutuan perdata dan firma.
Sekilas, keduanya tampak serupa karena melibatkan lebih dari satu sekutu. Namun, perbedaan persekutuan perdata dan firma terletak pada karakter kegiatan, cara sekutu bertindak terhadap pihak ketiga, serta tanggung jawab hukumnya. Memahami perbedaan ini membantu Anda menentukan bentuk usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan risiko bisnis.
Apa Itu Persekutuan Perdata dan Firma?
Sebelum membandingkan keduanya, penting untuk memahami pengertian masing-masing bentuk persekutuan.
Pengertian persekutuan perdata
Persekutuan perdata merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih yang sepakat memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan untuk memperoleh dan membagi manfaat atau keuntungan. Prinsip dasarnya tercantum dalam Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Dalam praktiknya, bentuk ini sering digunakan oleh para profesional yang bekerja sama menjalankan profesi, seperti dokter, arsitek, konsultan, atau akuntan. Setiap sekutu pada dasarnya bertindak atas namanya sendiri dan bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga, kecuali terdapat dasar kewenangan atau kesepakatan yang menimbulkan konsekuensi berbeda sesuai hukum.
Pengertian firma
Firma merupakan persekutuan yang menjalankan usaha secara terus-menerus dengan nama bersama. Berdasarkan karakteristiknya, setiap sekutu firma berhak bertindak untuk dan atas nama persekutuan sesuai ketentuan hukum.
Contohnya, beberapa orang mendirikan firma untuk menjalankan usaha perdagangan atau jasa profesional menggunakan satu nama bisnis. Karena tindakan sekutu dapat mengikat firma, setiap pendiri perlu memahami kewenangan dan tanggung jawabnya sejak awal.
Dengan demikian, keduanya sama-sama memungkinkan kerja sama, tetapi memiliki pola hubungan hukum yang berbeda ketika berhadapan dengan klien, pemasok, maupun pihak ketiga lainnya.
Apa Perbedaan Persekutuan Perdata dan Firma?
Perbedaan utama terlihat dari tujuan kegiatan, penggunaan nama, kewenangan mewakili persekutuan, dan konsekuensi hukum bagi para sekutu.
1. Tujuan dan karakter kegiatan
Persekutuan perdata umumnya sesuai untuk kerja sama menjalankan profesi atau menggabungkan kontribusi para profesional. Para sekutu dapat bekerja sama dalam satu wadah, tetapi tetap menjalankan profesi dan hubungan dengan klien atas nama masing-masing.
Sebaliknya, firma berorientasi pada kegiatan usaha yang dijalankan secara terus-menerus dengan identitas bersama. Para sekutu menjalankan bisnis sebagai satu persekutuan dan dapat melakukan tindakan hukum atas nama firma sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Penggunaan nama usaha
Persekutuan perdata tidak harus menjalankan kegiatan dengan nama bersama dalam pengertian yang sama seperti firma. Para sekutunya dapat mempertahankan identitas profesional masing-masing.
Sementara itu, firma menggunakan nama bersama sebagai identitas bisnis. Nama tersebut menjadi bagian dari pengenalan usaha kepada pelanggan, mitra, dan pihak lain.
Meskipun demikian, keduanya tetap perlu mengikuti ketentuan administrasi nama saat mengajukan pendaftaran melalui sistem yang berlaku.
3. Kewenangan mewakili persekutuan
Pada persekutuan perdata, setiap sekutu pada dasarnya bertindak atas nama sendiri. Seorang sekutu tidak otomatis berwenang mengikat sekutu lainnya terhadap pihak ketiga hanya karena mereka tergabung dalam persekutuan. Kewenangan tersebut perlu dilihat berdasarkan kuasa, persetujuan, perjanjian, dan ketentuan hukum yang relevan.
Dalam firma, setiap sekutu pada prinsipnya memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama firma, kecuali terdapat pembatasan yang sah dan berlaku sesuai ketentuan hukum. Karena itu, tindakan seorang sekutu dapat membawa konsekuensi bagi persekutuan dan sekutu lainnya.
4. Tanggung jawab terhadap pihak ketiga
Dalam persekutuan perdata, tanggung jawab pada dasarnya mengikuti tindakan dan hubungan hukum masing-masing sekutu. Namun, kondisi tertentu—misalnya adanya kuasa, persetujuan, atau tindakan bersama—dapat memengaruhi pihak yang terikat dan tanggung jawab yang timbul.
Dalam firma, para sekutu menghadapi risiko tanggung jawab yang lebih luas atas kewajiban firma. Ketentuan hukum dagang mengatur tanggung jawab sekutu firma terhadap perikatan yang dilakukan untuk kepentingan firma. Oleh sebab itu, para pendiri perlu berhati-hati dalam menetapkan kewenangan transaksi, penggunaan dana, dan penandatanganan kontrak.
Contoh Penggunaan Persekutuan Perdata dan Firma
Agar perbedaan tersebut lebih mudah dipahami, perhatikan contoh penerapannya dalam kegiatan profesional dan bisnis.
Contoh persekutuan perdata
Tiga orang konsultan sepakat bekerja sama dalam satu kantor untuk berbagi fasilitas, biaya operasional, dan dukungan administrasi. Namun, setiap konsultan tetap menangani klien berdasarkan hubungan profesional masing-masing.
Dalam situasi ini, persekutuan perdata dapat menjadi pilihan yang relevan apabila struktur kerja sama dan hubungan dengan klien sesuai dengan karakter persekutuan tersebut. Para sekutu sebaiknya mengatur kontribusi, pembagian biaya, penggunaan fasilitas, dan penyelesaian perselisihan dalam perjanjian.
Contoh firma
Dua orang pengusaha mendirikan usaha perdagangan dengan satu nama bersama. Keduanya mengelola kegiatan operasional, menjalin hubungan dengan pemasok, dan melakukan transaksi untuk kepentingan usaha.
Dalam situasi tersebut, firma dapat dipertimbangkan karena para sekutu menjalankan usaha secara berkelanjutan menggunakan identitas bersama. Namun, mereka perlu memahami bahwa kewenangan sekutu dalam bertindak atas nama firma dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi sekutu lainnya.
Contoh tersebut merupakan gambaran umum. Pilihan bentuk persekutuan tetap perlu disesuaikan dengan kegiatan nyata, pola hubungan dengan klien, dan kesepakatan para pendiri.
Bagaimana Prosedur Pendirian dan Pendaftarannya?
Persekutuan perdata dan firma sama-sama memerlukan persiapan dokumen serta pemenuhan prosedur administrasi. Saat ini, layanan jasa hukum untuk kedua bentuk persekutuan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer. Peraturan ini berlaku sejak 13 Oktober 2025 dan menggantikan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018.
Secara umum, calon pendiri perlu menempuh tahapan berikut:
Menentukan bentuk persekutuan. Pastikan karakter kegiatan dan pola kerja sama sesuai dengan persekutuan perdata atau firma.
Menyepakati ketentuan kerja sama. Atur kontribusi sekutu, pembagian keuntungan, kewenangan, tanggung jawab, dan penyelesaian perselisihan.
Menyiapkan identitas serta data usaha. Persiapkan nama, alamat kedudukan, kegiatan usaha, dan data para sekutu sesuai persyaratan.
Menyusun akta melalui notaris. Notaris membantu menuangkan kesepakatan para pendiri dalam dokumen yang sesuai.
Mengajukan pendaftaran melalui notaris. Pendaftaran dilakukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), sesuai ketentuan yang berlaku.
Memeriksa kebutuhan perizinan usaha. Apabila kegiatan memerlukan NIB atau perizinan berbasis risiko, penuhi kewajibannya melalui sistem OSS sesuai bidang usaha.
Untuk memastikan ketentuan terbaru, Anda dapat membaca Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 melalui JDIH BPK.
Mana yang Lebih Tepat untuk Bisnis Anda?
Tidak ada satu bentuk persekutuan yang selalu paling baik untuk semua usaha. Pilihan yang tepat bergantung pada karakter kegiatan, pola hubungan dengan klien, dan tingkat kewenangan yang ingin diberikan kepada setiap sekutu.
Pertimbangkan persekutuan perdata apabila tujuan utama Anda adalah membangun kerja sama profesional dan setiap sekutu tetap bertindak atas namanya sendiri dalam hubungan dengan pihak ketiga.
Sebaliknya, pertimbangkan firma apabila Anda ingin menjalankan usaha secara berkelanjutan dengan nama bersama dan para sekutu terlibat dalam kegiatan bisnis yang dapat mengikat persekutuan.
Sebelum menentukan pilihan, diskusikan pula risiko tanggung jawab pribadi, pengelolaan keuangan, kewenangan menandatangani kontrak, dan mekanisme keluarnya sekutu. Jika usaha membutuhkan pemisahan kekayaan dan struktur badan hukum, Anda juga dapat membandingkan pilihan lain seperti Perseroan Terbatas (PT).
Apabila Anda mempertimbangkan persekutuan perdata untuk kebutuhan profesional atau bisnis, YASAKAYARA menyediakan informasi mengenai layanan pendirian persekutuan perdata. Anda juga dapat mengunjungi website YASAKAYARA untuk mempelajari layanan legalitas usaha lainnya. Dengan memahami perbedaan dan konsekuensi hukumnya sejak awal, Anda dapat membangun kerja sama yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan.
Butuh bantuan mengurus perizinan?